17 DRAMA MOBDIN PALI (Bagian 2)
**Bagian 2 —
87 MOBDIN “TIDAK HADIR” SAAT DIPERIKSA:
Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, aset negara tidak boleh punya kebiasaan “jalan sendiri”, apalagi “menghilang” tanpa kabar. Tapi di PALI, realitasnya jauh berbeda: 87 unit mobil dinas tidak hadir saat pemeriksaan BPK.
Tidak hadir.
Bukan satu, bukan dua — delapan puluh tujuh.
DOWNLOAD - Uji Data dan Verifikasi Berita: KLIK LINK>>>https://peem.click/download
Ini bukan lagi kelalaian. Ini fenomena.
Dalam dunia birokrasi, ketidakhadiran aset dalam pemeriksaan adalah bentuk pembangkangan administratif. Pemeriksaan BPK bukan acara undangan kondisional, melainkan kewajiban hukum. Ketika kendaraan dinas tidak dapat dihadirkan, hanya ada beberapa kemungkinan:
-
Tidak tahu di mana kendaraannya.
-
Tidak tahu siapa yang sedang menguasainya.
-
Tidak ingin menunjukkan kondisinya.
-
Sengaja menghindari pemeriksaan.
Keempat kemungkinan itu sama buruknya.
Lebih ironis lagi, publik tidak pernah diberi tahu alasan absennya puluhan kendaraan itu. Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada klarifikasi, bahkan tidak ada permintaan maaf. Seolah-olah hilangnya aset negara adalah bagian normal dari kehidupan pemerintahan.
Padahal, ketika 87 kendaraan tidak dapat dihadirkan saat audit, pertanyaan yang muncul bukan lagi “mengapa”, tetapi “sedang disembunyikan dari siapa?”
Apakah kendaraannya sudah tidak layak?
Apakah digunakan oleh pihak yang tidak berwenang?
Atau justru sudah berpindah tangan, tetapi administrasinya tetap di buku negara?
Absennya 87 mobdin hanyalah gejala dari pola yang lebih dalam: ketidakpatuhan struktural terhadap akuntabilitas.
Dan ketidakpatuhan selalu menular — dari satu unit, menjadi sepuluh, menjadi delapan puluh tujuh.
Serial ini menempatkan temuan ini di bagian paling awal karena ia membuka tabir bahwa masalah mobdin bukan sekadar stiker hilang atau plat dipreteli.
Masalahnya jauh lebih besar: hilangnya kontrol daerah atas asetnya.
Dan ketika negara tidak mampu mengendalikan aset sekecil mobil, bagaimana publik bisa percaya negara mampu mengendalikan persoalan yang lebih besar?
Komentar
Bukan cuma komentar, saran dan kritik bahkan roastingan pedas sekalipun, silahkan disampaikan!