**BAGIAN 5 —

Jejak yang Sengaja Dihapus: Ketika Mobil Dinas Tidak Lagi Bisa Diidentifikasi

EDITORAL SERIES PLUSMINUS - PALI: Dalam banyak kasus penyalahgunaan mobil dinas, persoalannya bukan terletak pada ke mana kendaraan itu pergi — tetapi siapa yang memastikan kendaraan itu digunakan sebagaimana mestinya. Dan itulah titik paling rapuh dalam tata kelola aset daerah.

Plat merah dan stiker identitas bukan sekadar asesoris birokrasi.
Ia adalah alat bukti, alat kontrol, dan alat transparansi.
Ketika identitas itu hilang, lenyap pula garis pemisah antara hak publik dan kenyamanan pribadi pejabat.

Dan yang paling berbahaya:
ketidakteraturan ini bukan terjadi karena ketidaktahuan — tetapi karena dibiarkan.

1. Tanpa Identitas, Mobil Dinas Menjadi Ruang Abu-Abu

Cukup satu tindakan kecil: melepas stiker atau mengganti plat merah menjadi hitam.
Dalam sekejap, kendaraan negara berubah menjadi kendaraan pribadi.

Tidak ada lagi cara publik untuk bertanya:

• Apakah kendaraan sedang dipakai untuk urusan dinas?

• Apakah sedang mengantar keluarga?

• Apakah digunakan di luar jam kerja atau bahkan di luar wilayah?

Ketika mobil negara bisa beroperasi tanpa identitas, maka kita sedang membuka pintu lebar bagi penyalahgunaan yang sulit dilacak.

2. Pemerintah Kehilangan Kendali atas Aset yang Ia Biayai

Setiap mobil dinas dibeli dari uang rakyat.
Ia dicatat sebagai aset negara, memiliki nilai penyusutan, anggaran perawatan, dan biaya operasional.

Tanpa pelabelan:

• Inspektorat kesulitan melakukan audit penggunaan.

• OPD tidak bisa memastikan mobil dipakai sesuai mandat.

• Proses pertanggungjawaban BBM dan servis menjadi kabur.

• Potensi kerugian negara meningkat tanpa terlihat.

Dalam audit BPK, kondisi ini dikategorikan sebagai kelemahan pengendalian internal — celah klasik yang sering dimanfaatkan.

3. Tanpa Plat Merah, Pengawasan Publik Hilang Total

Publik adalah auditor paling murah dan paling jujur.

Warga biasa bisa mengenali mobil dinas di jalan, memotret penyalahgunaan, atau mengirim laporan. Tetapi itu hanya bisa terjadi jika identitas mobil terbuka.

Setiap plat merah yang berubah menjadi hitam adalah penghilangan jejak.
Setiap stiker yang dicopot adalah penyembunyian fungsi publik.

Pertanyaan mendasarnya sederhana:
Mengapa ada pejabat yang tidak ingin mobil dinasnya dikenali?

4. Regulasi Sudah Jelas — Tapi Kepatuhan Tidak

Di berbagai daerah, aturan pelabelan mobil dinas tertuang dalam:

• Permendagri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

• Peraturan Kepala Daerah tentang Penggunaan Kendaraan Dinas

• Standar umum: kendaraan operasional wajib menggunakan TNKB khusus (plat merah) dan dilengkapi tanda identitas.

Artinya:
negara sudah punya payung hukum — yang hilang adalah kemauan menegakkan.

5. Pelabelan adalah Benteng Kecil yang Menahan Potensi Korupsi Besar

Satu stiker kecil di pintu, satu plat merah di bagian depan belakang — keduanya terlihat sepele.
Namun justru hal-hal kecil seperti itu yang membuat penyalahgunaan menjadi sulit dilakukan, mudah ditangkap, dan tidak bisa ditutup-tutupi.

Ketiadaan identitas adalah kenyamanan bagi kekuasaan.
Keberadaan identitas adalah perlindungan bagi publik.

Dan editorial ini berdiri di sisi yang kedua.