Panggilan Sidang KI Palembang!
Sidang ke-4 sengketa informasi publik antara Pemohon dan PPID Utama dijadwalkan Selasa, 10 Februari 2026. 

Agenda: Putusan Sela
Kenapa penting? Sebelumnya, surat penolakan informasi dari badan publik cacat administrasi, berpotensi memengaruhi hak Pemohon. Majelis KI menegaskan: Kesalahan birokrasi tidak boleh merugikan publik! 

Pantau terus sidangnya, hak atas informasi publik harus tetap terlindungi! 

Teks: Muhamad Randi

Sidang KI: Cacat Administrasi Badan Publik 

Palembang || PLUSMINUS (22/01/2026) — Sidang ketiga sengketa informasi publik di Komisi Informasi dengan agenda pemeriksaan lanjutan membahas persoalan tenggat waktu dalam proses permohonan informasi. Pemeriksaan meliputi rentang waktu sejak pengajuan permohonan informasi, keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan, hingga terbitnya surat penolakan pemberian informasi oleh badan publik.

Panggilan Sidang II: Pemeriksaan Lanjutan

Palembang || PLUSMINUS (30/01/2026) —Komisi Informasi kembali menjadwalkan sidang pemeriksaan lanjutan sengketa informasi publik pada Selasa, 3 Februari 2026. Pemanggilan ini dilakukan untuk melanjutkan tahapan persidangan setelah pemeriksaan awal sebelumnya dinyatakan berlanjut oleh majelis.

Bagi PLUSMINUS, sidang lanjutan ini bukan sekadar agenda prosedural, melainkan bagian dari kerja jurnalistik untuk memastikan hak publik atas informasi diuji secara terbuka dan tidak berhenti pada penolakan administratif. Proses persidangan selanjutnya akan menentukan arah sengketa informasi tersebut.

Sidang KI: Fakta Sidang Surat Balasan Penolakan Informasi

Palembang || PLUSMINUS (28/01/2026) — Sidang lanjutan sengketa informasi publik di Komisi Informasi membahas legal standing termohon yang hadir melalui kuasa. Dalam persidangan tersebut, tampak hadir Sekretaris DPRD didampingi sejumlah kepala bagian dari Sekretariat DPRD (Setwan) serta unsur dari Sekretariat Daerah (Setda), yang menyatakan kehadiran mewakili badan publik termohon.

Agenda sidang menyoroti persoalan tujuan surat permohonan informasi yang dipersoalkan termohon, yakni karena surat tidak disampaikan kepada PPID Utama, melainkan kepada PPID Pelaksana. Pihak termohon menyampaikan hal tersebut sebagai dasar keberatan administratif atas permohonan informasi yang diajukan.

Namun demikian, majelis komisioner menilai bahwa fakta persidangan menunjukkan PPID telah mengetahui dan menindaklanjuti permohonan tersebut, yang dibuktikan dengan adanya surat balasan penolakan atas permohonan informasi. Atas dasar itu, majelis memutuskan sidang tetap dilanjutkan, karena substansi sengketa dinilai telah memenuhi unsur pengetahuan dan respons resmi dari badan publik terhadap permohonan informasi yang diajukan.

Box Analisis: PPID Utama vs PPID Pelaksana

Dalam sistem keterbukaan informasi publik, PPID Utama berfungsi sebagai koordinator pengelolaan dan pelayanan informasi di tingkat badan publik, sementara PPID Pelaksana menjalankan pelayanan informasi di unit kerja atau perangkat daerah. Secara struktural, PPID Pelaksana berada di bawah koordinasi PPID Utama, bukan entitas yang berdiri terpisah.

Dalam praktik, badan publik kerap menjadikan perbedaan ini sebagai alasan administratif untuk menolak atau menggugurkan permohonan informasi. Namun, ketika PPID Pelaksana menerima, memproses, dan bahkan menerbitkan surat balasan, hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan telah diketahui dan ditindaklanjuti secara resmi oleh badan publik.

Karena itu, perdebatan soal tujuan surat menjadi tidak relevan ketika fakta menunjukkan adanya respons penolakan dari PPID. Dalam konteks sengketa informasi, yang diuji bukan semata alamat surat, melainkan itikad badan publik dalam memenuhi hak publik atas informasi—apakah membuka akses atau justru berlindung di balik prosedur administratif.

Teks/Foto : MUHAMAD RANDI

Panggilan Sidang Sengketa Informasi: Pemeriksaan Awal Lanjutan

Palembang || PLUSMINUS (22/01/2026) — Komisi Informasi menjadwalkan lanjutan sidang sengketa informasi publik pada Rabu, 28 Januari 2026, setelah sidang perdana sebelumnya ditunda. Jadwal tersebut tertuang dalam surat panggilan kedua dengan agenda pemeriksaan awal lanjutan terhadap para pihak yang bersengketa. 

Sidang lanjutan ini menjadi bagian dari rangkaian kerja jurnalistik PLUSMINUS dalam menguji keterbukaan badan publik melalui mekanisme resmi negara, sekaligus memastikan bahwa informasi yang menyangkut kepentingan publik tidak berhenti pada penolakan administratif semata. Pada sidang ini, majelis dijadwalkan melanjutkan pemeriksaan untuk menentukan kelanjutan perkara ke tahap berikutnya. 

Sidang KI Tanpa Termohon, Transparansi Kembali Tersendat

Palembang || PLUSMINUS (21/01/2026) — Ketidakhadiran badan publik dalam sidang sengketa informasi yang diajukan oleh jurnalis PLUSMINUS bukan sekadar kelalaian teknis. Ia menunjukkan pola lama: ketika diminta mempertanggungjawabkan keputusan menutup informasi di forum resmi negara, badan publik justru memilih tidak hadir. Akibatnya, sidang perdana hanya berjalan secara administratif dan gagal menyentuh substansi informasi yang dipersoalkan.

Dalam perkara ini, mangkirnya termohon memperlihatkan bagaimana kewajiban keterbukaan informasi masih diperlakukan sebagai urusan sekunder. Padahal, sengketa yang diajukan PLUSMINUS berangkat dari permohonan informasi publik yang berdampak luas. Ketidakhadiran di ruang sidang memperkuat kesan bahwa badan publik lebih memilih menunda proses daripada membuka dokumen yang seharusnya dapat diuji secara terbuka.

Bagi PLUSMINUS, kursi kosong termohon di ruang sidang adalah fakta penting yang dicatat sebagai bagian dari liputan. Ia bukan hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara birokrasi dan hak publik. Ketika badan publik mangkir, yang dipertaruhkan bukan sekadar jadwal sidang, melainkan komitmen negara terhadap transparansi itu sendiri.

Ini Cara Kerja Jurnalis PLUSMINUS: Sengketa Informasi sebagai Metode Peliputan

Palembang || PLUSMINUS (14/01/2026) — Proses sengketa informasi publik yang kini memasuki tahap sidang di Komisi Informasi bukanlah peristiwa insidental, melainkan bagian dari kerja jurnalistik yang dilakukan secara sadar dan terstruktur. Bagi redaksi PLUSMINUS, jalur hukum keterbukaan informasi merupakan salah satu metode peliputan untuk memastikan hak publik atas informasi dijalankan secara nyata, bukan sekadar slogan.

Pemanggilan pemohon sengketa informasi oleh Komisi Informasi pada Rabu, 21 Januari 2026, menjadi salah satu tahapan kerja jurnalistik PLUSMINUS dalam mengungkap informasi yang sebelumnya tertutup oleh badan publik. Langkah ini ditempuh setelah mekanisme permohonan informasi secara administratif tidak memberikan jawaban yang memadai.

Dalam praktik jurnalistik, pengumpulan data tidak selalu berhenti pada wawancara dan dokumen yang diberikan secara sukarela. Ketika informasi publik yang berdampak luas ditutup tanpa alasan yang transparan, jurnalis memiliki kewajiban profesional untuk menempuh jalur yang sah guna memperolehnya. Sengketa informasi publik adalah salah satu instrumen yang diakui undang-undang untuk tujuan tersebut.

“Ini bukan konflik personal, bukan pula sensasi hukum. Ini adalah kerja jurnalistik yang dijalankan melalui mekanisme negara,” demikian garis besar sikap redaksi PLUSMINUS dalam rubrik Ini Cara Kerja Jurnalis PLUSMINUS.

Tahapan sengketa di Komisi Informasi dipandang sebagai ruang terbuka untuk menguji klaim kerahasiaan badan publik, sekaligus mengukur kepatuhan mereka terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di forum inilah argumen negara, birokrasi, dan hak warga bertemu secara terbuka dan dapat diawasi publik.

Bagi PLUSMINUS, peliputan tidak berhenti pada peristiwa sidang. Justru, proses hukum ini menjadi bagian dari laporan berseri untuk menjelaskan kepada publik bagaimana informasi diproduksi, disaring, ditutup, dan—dalam beberapa kasus—dipertahankan agar tetap tidak diketahui masyarakat.

Redaksi menegaskan bahwa transparansi metode kerja adalah bagian dari tanggung jawab pers. Dengan membuka proses sengketa informasi sebagai bagian dari liputan, publik dapat melihat bahwa berita yang diterbitkan tidak lahir dari opini semata, melainkan dari proses panjang, berlapis, dan dapat diuji.

Sengketa informasi ini menjadi pengingat bahwa jurnalisme bukan hanya soal menulis berita, tetapi juga tentang memperjuangkan akses terhadap fakta. Ketika informasi publik ditutup, maka membuka kembali akses tersebut adalah bagian dari kerja pers—dan itulah yang sedang berlangsung.