Aksi DIBATASI! Hubungi Redaksi Saja Wak.

peem.click — Media Catatan, Bukan Sekadar Viral
Menu Navigasi
Main Menu
Kerja Sama Siaran

SIDANG - Sengketa Informasi: Risalah Perjalanan Dinas DPRD PALI 2025

SIDANG SENGKETA INFORMASI - PERJALANAN DINAS DPRD 2025

Sengketa Informasi Publik Document & Travel Expenses DPRD PALI
  • Pemohon: Hengky Yohanes (Pemimpin Redaksi media siber PLUSMINUS).
  • Termohon: PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) / PPID Utama Kab. PALI.
  • Objek Sengketa: Permohonan dokumen dan risalah perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten PALI (termasuk surat tugas, laporan, serta bukti pertanggungjawaban per komisi) periode Mei–September 2025.

Kronologi Singkat:


  1. Pengajuan Permohonan: Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara resmi pada 06 Oktober 2025.
  2. Tidak Ditanggapi & Keberatan: Mengingat tidak adanya tanggapan sesuai batas waktu UU KIP, Pemohon mengajukan Surat Keberatan pada 24 November 2025.
  3. Penolakan & Cacat Administrasi: PPID menerbitkan Surat Keputusan Penolakan berbasis alasan pengecualian informasi. Namun, surat penolakan tersebut tidak mencantumkan tanggal penetapan yang jelas (cacat administrasi).

Pendaftaran Sengketa:

Pemohon secara resmi mendaftarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan pada 29 Desember 2025.


Poin Utama Tuntutan Pemohon:

  1. Transparansi Anggaran: Dokumen perjalanan dinas menggunakan APBD, sehingga tergolong sebagai informasi publik yang terbuka sesuai UU No. 14 Tahun 2008.
  2. Kepastian Hukum: Penolakan tanpa tanggal dianggap membatasi hak kepastian hukum Pemohon dalam menghitung tenggat waktu permohonan sengketa
  3. Mendesak Penyerahan Data: Meminta Majelis Komisioner KI Sumsel memerintahkan Termohon memberikan seluruh dokumen yang dimohonkan secara lengkap dan benar.


1. Lanjutan Pemeriksaan

Lanjutan Pemeriksaan

Sidang Lanjutan Sengketa Informasi DPRD PALI: Pemohon "Tampil Sendiri" Hadapi Rombongan Termohon


Palembang - PLUSMINUS || 28 Januari 2026

Persidangan sengketa informasi publik register 001/I/KI.Prov.Sumsel-PS/2026 memasuki agenda Pemeriksaan Lanjutan pada Selasa, 03 Februari 2026, di Ruang Sidang Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Surat Panggilan resmi nomor 083/I/KI.Prov.Sumsel-RLS/2026, sidang ini digelar untuk melanjutkan pemeriksaan antara Pemohon (Hengky Yohanes) melawan Termohon (Sekda Kab. PALI selaku Atasan PPID).
Suasana menarik mewarnai jalannya persidangan kali ini. Pemohon hadir seorang diri tanpa pendampingan, sementara pihak Termohon memboyong rombongan besar yang diperkirakan mencapai lebih dari 10 orang pejabat/kuasa hukum untuk menghadapi sidang pemeriksaan tersebut.




Kontras Ruang Sidang:

Meski tampil sendirian, Pemohon tetap konsisten memperjuangkan transparansi dan hak atas informasi publik terkait risalah serta dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten PALI periode Mei–September 2025.
Pemeriksaan lanjutan ini berfokus pada pendalaman berkas, legal standing para pihak, serta argumen masing-masing terkait pembukaan dokumen anggaran daerah (APBD) yang dimohonkan.


2. Pemeriksaan Awal Tanpa Dihadiri Termohon

Pemeriksaan Awal Tanpa Dihadiri Termohon

Sidang Perdana Sengketa Informasi DPRD PALI Hanya Dihadiri Pemohon, Termohon Mangkir

Palembang - PLUSMINUS || 21 Januari 2026

Sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik nomor register 001/I/KI.Prov.Sumsel-PS/2026 antara Hengky Yohanes selaku Pemohon melawan Sekda Kab. PALI selaku Atasan PPID (Termohon) tetap digelar. Majelis hanya memeriksa Pemohon lantaran pihak Termohon tidak hadir dalam persidangan perdana yang digelar di Ruang Sidang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan surat panggilan resmi nomor 040/I/KI.Prov.Sumsel-RLS/2026, majelis komisioner telah mengagendakan sidang pemeriksaan awal pada Rabu, 21 Januari 2026, pukul 14.00 WIB. Pihak Pemohon hadir secara kooperatif memenuhi panggilan persidangan. Namun hingga sidang dibuka, pihak Termohon maupun perwakilan kuasanya tidak tampak di ruang sidang tanpa keterangan resmi.

Sengketa Latar Belakang:

Kasus ini bergulir terkait permohonan transparansi dokumen dan risalah perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten PALI per komisi untuk periode Mei hingga September 2025. Pemohon menilai dokumen tersebut merupakan informasi publik yang bersifat terbuka karena menyangkut penggunaan APBD.

Ketidakhadiran pihak Sekda Kab. PALI selaku Atasan PPID pada sidang pertama ini sangat disayangkan. Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumsel akhirnya menunda persidangan dan akan melayangkan surat panggilan resmi kedua kepada pihak Termohon.