**BAGIAN 3 —

Di saat warga miskin diwajibkan menampilkan identitasnya demi alasan transparansi, kendaraan dinas yang dibeli dengan uang rakyat justru dibiarkan tanpa tanda sebagai aset negara. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa keterbukaan hanya ditegakkan pada mereka yang paling tidak berdaya.

EDITORIAL SERIES PLUSMINUS - PALI: Ada ironi yang sulit ditelan.

Penerima PKH—mereka yang hidup pada garis rapuh ekonomi—diwajibkan memasang stiker di rumah, di buku bantuan, di kartu identitas sosial.
Alasannya selalu sama: transparansi.
Agar bantuan tepat sasaran.
Agar publik bisa mengawasi.

Tetapi mobil dinas bernilai ratusan juta rupiah?
Aset negara yang dibeli dari pajak yang sama, uang rakyat yang sama?
Tiba-tiba aturan itu tidak berlaku.

Tidak berplat merah.
Tidak berstiker kabupaten.
Tidak ada kode inventaris.
Tidak ada identitas yang menunjukkan bahwa itu milik negara.

Rakyat kecil harus transparan.
Pemerintah? Boleh sembunyi.

Pertanyaan itu menggantung di kepala publik:
Jika transparansi adalah kewajiban rakyat, mengapa tidak menjadi kewajiban pejabat juga?
Jika rumah warga miskin harus terbuka identitasnya, mengapa mobil pejabat boleh gelap identitasnya?

Ini bukan lagi soal administrasi.
Ini bukan masalah teknis.
Ini adalah ketimpangan perlakuan yang menohok rasa keadilan publik—ketika yang lemah diwajibkan patuh pada aturan, sementara yang berkuasa boleh menghindar dari sorotan.

Transparansi seharusnya tidak bersifat selektif.
Ia bukan alat kontrol sepihak.
Jika negara menuntut keterbukaan dari rakyat, maka rakyat berhak menuntut hal yang sama dari negara.

Sebab keadilan tidak pernah lahir dari aturan yang berat ke bawah, tetapi ringan ke atas.