**BAGIAN 8 —

Pinjam Pakai yang Berubah Jadi Penguasaan

Skema pinjam pakai kendaraan dinas sejatinya dirancang untuk mendukung kebutuhan tugas tertentu dan bersifat sementara. Dalam aturan, pinjam pakai harus dibatasi waktu, dicatat secara resmi, serta dievaluasi secara berkala.

Namun di lapangan, pinjam pakai sering kali berlangsung tanpa kejelasan batas. Pergantian pejabat terjadi, tetapi kendaraan tetap berada pada pihak yang sama, seolah menjadi fasilitas permanen. Ketika tidak ada penarikan kembali atau evaluasi, negara berisiko kehilangan kendali atas asetnya sendiri.

Situasi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pencatatan aset. Tanpa sistem yang disiplin, pinjam pakai berubah menjadi penguasaan, dan aset negara perlahan kehilangan statusnya sebagai barang publik.