EDITORIAL PLUSMINUS
Jurnalisme Advokasi
Jaminan kesehatan bukan cicilan. Ia harus ada, penuh, dan pasti. Karena yang dipertaruhkan bukan administrasi, tapi nyawa.
**PALI - PLUSMINUS || Di tengah kegaduhan penonaktifan BPJS Kesehatan bagi 40.499 warga PALI, muncul klarifikasi yang konon menenangkan: “Tidak ada pencabutan. Dibayar Rp10 miliar untuk tiga bulan.”
Klarifikasi ini terdengar seperti obat penenang—namun justru membuka borok yang lebih dalam.
Mari bicara jujur, dengan angka yang tak bisa didebat.
Iuran BPJS JKN sekitar Rp42.000 per orang per bulan.
Dengan 40.499 peserta, kebutuhan per bulan sekitar Rp1,7 miliar.
Untuk tiga bulan, totalnya ± Rp5,1 miliar.
Lalu pertanyaan sederhana yang muncul:
Ke mana sisa Rp4,9 miliar?
Mengapa hanya tiga bulan, bukan 12 bulan sejak awal tahun anggaran?
Apa jaminan bulan keempat tidak kembali chaos—warga kembali ditolak, surat baru kembali beredar, dan video klarifikasi kembali diproduksi?
Di titik ini, klarifikasi berubah menjadi pengakuan.
Pengakuan bahwa anggaran BPJS warga tidak disiapkan utuh sejak awal tahun. Dan itu bukan perkara salah tafsir, melainkan salah urus.
Ironinya, iuran JKN adalah belanja wajib dan mengikat—bukan belanja opsional yang bisa dicicil seperti kredit motor. Prinsipnya sederhana: harus ada, harus penuh, dan harus tersedia sejak awal. Skema “tiga bulan dulu” menabrak akal sehat dan etika anggaran. Negara tidak boleh mengelola hak hidup rakyat dengan sistem coba-coba.
Di sinilah aibnya.
Jika anggaran aman, mengapa hanya berani menjamin tiga bulan?
Jika data rapi, mengapa warga tahu BPJS-nya mati saat sudah sakit?
Jika komunikasi solid, mengapa surat edaran beredar, lalu diminta ditarik, lalu muncul video penjelasan?
Kita menyaksikan kebijakan yang berjalan seperti drama berseri: episode pertama penonaktifan, episode kedua klarifikasi, episode ketiga janji penambahan, dan entah episode ke berapa kepastian. Rakyat dijadikan penonton, sementara kesehatan mereka menjadi alur cerita.
Olok-oloknya begini:
BPJS bukan sinetron. Nyawa tidak bisa menunggu episode lanjutan.
Jaminan kesehatan bukan cicilan. Tidak bisa “DP tiga bulan, sisanya menyusul.”
Dan hak konstitusional tidak mengenal istilah “nanti kita lihat anggaran.”
Editorial ini tidak menuduh, tidak memfitnah. Ia hanya meminta kepastian—dokumen, angka, dan jadwal yang terang. Tunjukkan alokasi 12 bulan penuh. Tunjukkan skema yang tidak membuka peluang chaos di bulan berikutnya. Tunjukkan bahwa slogan kesehatan bukan sekadar spanduk.
Karena pada akhirnya, publik PALI berhak atas satu hal sederhana:
kepastian. Bukan klarifikasi berlapis. Bukan janji bertahap.
Kepastian bahwa ketika sakit, pintu layanan terbuka—tanpa syarat, tanpa jeda, tanpa drama.
Jika tidak, maka “skema Rp10 miliar” akan tercatat bukan sebagai solusi, melainkan aib baru dalam pengelolaan hak dasar rakyat.
(Redaksi)
Video Terkait
Tulis Komentar