Jejak Diskresi Daerah: Jejak Pengawas yang Turut Diawasi

INVESTIGASI PLUSMINUS || PALI – 14 Januari 2026

Di atas kertas, APBD Kabupaten PALI tahun 2025 tampak sempurna. Pembangunan RSUD, instalasi pipa air bersih, hingga jaminan kesehatan disahkan tanpa catatan krisis. Namun, hanya dalam hitungan bulan, janji itu retak. "Efisiensi" mendadak jadi mantra sakti untuk menutupi pola diskresi anggaran yang selektif dan janggal.

1. Kemewahan di Balik Layar Efisiensi

Awal 2025 seharusnya menjadi masa transisi kepemimpinan yang tenang. Namun, sebelum Bupati baru dilantik, muncul pengumuman mengejutkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP):

• Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan: Rp12 Miliar.

• Kejanggalan: Mantan Bupati periode sebelumnya menyatakan tidak pernah menyetujui anggaran semewah itu.

• Paradoks: Di saat anggaran mobil mewah melaju kencang, pemerintah justru mengeluarkan surat edaran "Menunda Belanja" kepada seluruh dinas dengan alasan efisiensi.

2. Skema RSUD: Potong di Tengah, Mekar di Ujung

Investigasi kami menemukan pola diskresi yang mencurigakan pada proyek lanjutan RSUD:

1. Pemotongan Sepihak: Kontrak berjalan senilai Rp10 Miliar mendadak dipotong pembayarannya menjadi hanya Rp3 Miliar.

2. Lelang Ulang yang Melonjak: Sisa pekerjaan tidak dihapus, melainkan digabungkan ke paket lelang baru dengan nilai fantastis: Rp32 Miliar.

3. Indikasi: Diduga kuat sebagai upaya restrukturisasi proyek untuk mengubah pelaksana (kontraktor) dan manajemen kontrak.

3. Proyek Pipa PDAM: Kas Kosong atau Dialihkan?

Nasib tragis menimpa proyek pipa PDAM senilai Rp21 Miliar. Saat progres fisik mencapai 80% dan Surat Perintah Membayar (SPM) terbit, pemerintah menarik komitmen pembayaran.

Fakta Mengejutkan: Dalam klarifikasi bersama Inspektorat Jenderal Kemendagri, pejabat daerah mengakui anggaran pipa PDAM tersebut dialihkan untuk membiayai paket baru RSUD senilai Rp32 Miliar.

4. Dampak Nyata: 40.000 Warga Kehilangan Jaminan Kesehatan

Efek domino dari permainan angka ini menghantam masyarakat paling rentan:

• Pemutusan BPJS: Pemerintah daerah memutus jaminan kesehatan untuk 40.499 warga kurang mampu.

• Ironi: Di saat warga cemas tidak bisa berobat, anggaran justru mengalir ke proyek gedung dan kendaraan dinas yang dianggap "lebih prioritas" oleh penguasa.

5. "Lampu Kuning" dari Kemendagri

Praktik pengalihan anggaran tanpa melalui mekanisme APBD Perubahan (Paripurna DPRD) ini telah terendus pusat. Kemendagri menegaskan:

• Pelanggaran Prosedur: Pengalihan dana antar-kegiatan secara sepihak menabrak aturan pengelolaan keuangan negara.

• Risiko Hukum: Masuk dalam ranah penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah.

• Instruksi: Mendorong audit menyeluruh oleh BPK/Inspektorat untuk menelusuri aliran dana rakyat.

Kesimpulan: Prioritas yang Melenceng

Rangkaian dokumen dan pengakuan saksi menunjukkan pola konsisten: Diskresi digunakan bukan untuk darurat rakyat, melainkan demi memuluskan proyek tertentu. Jejak anggaran yang "raib" dari pipa air dan BPJS menuju gedung RSUD serta mobil dinas adalah bukti nyata kegagalan prioritas.

Tim Investigasi PLUSMINUS “Jurnalisme lokal tidak mati. Ia hanya terlalu lama diajari diam.”

Catatan Redaksi: Jika Anda menemukan informasi yang meragukan atau ingin memverifikasi data, silakan akses Tool Cek Fakta kami melalui tautan verifikasi di halaman resmi. Laporan ini akan terus diperbarui mengikuti hasil telaah dari BPK Perwakilan Sumatera Selatan.

Teks/Editor: HENGKY YOHANES
Desain Cover: SENJANI K.R.Y