Hari Ini KEJARI PALI Mulai Bongkar `Bau Amis` Efisiensi Itu

Berdasarkan dokumen resmi dan laporan investigasi PLUSMINUS, Tim Penyelidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari PALI telah menjadwalkan pemanggilan secara maraton terhadap sejumlah saksi kunci, baik dari unsur birokrasi maupun pihak swasta.

Berikut adalah daftar pihak-pihak yang dipanggil oleh Kejari PALI:

• Sdr. Victor: Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten PALI tahun anggaran 2025,,. Ia dijadwalkan menghadap penyidik pada Selasa, 10 Maret 2026,.
• Direktur PT Herko Sejahtera Abadi: Perwakilan dari pihak rekanan atau penyedia jasa yang dijadwalkan pada Rabu, 11 Maret 2026,.
• Direktur CV Dhafir Putra Mandiri: Rekanan swasta yang diminta hadir pada Kamis, 12 Maret 2026,.
• Direktur PT Kerta Manggal Agung: Rekanan swasta lainnya yang juga dijadwalkan untuk memberikan keterangan pada Kamis, 12 Maret 2026,.

Para saksi tersebut diminta hadir di Kantor Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir untuk dimintai keterangannya serta membawa dokumen-dokumen terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemangkasan dan pengalihan anggaran infrastruktur serta sanitasi pada Dinas PUTR PALI tahun 2025.

Pemanggilan ini bertujuan untuk menelusuri aliran dana dan legalitas perubahan anggaran yang dinilai tidak wajar, terutama terkait selisih dana sebesar Rp12,9 Miliar,.

Berdasarkan penelusuran, lokasi pasti atau ke mana tepatnya dana Rp12,9 miliar tersebut dialirkan belum terungkap secara rinci, karena hal inilah yang menjadi inti dan fokus utama dari penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Tim Pidsus Kejari PALI.

Namun, terdapat beberapa poin investigasi dan kecurigaan yang sedang didalami oleh pihak Kejaksaan terkait dugaan pengalihan dana tersebut:

• Dugaan Modus Operandi Pengalihan ke Pos Lain: Muncul kecurigaan bahwa label "efisiensi" hanyalah sebuah skenario untuk memangkas anggaran yang sudah berjalan, guna mengalihkan dana tersebut ke pos anggaran lain yang dinilai lebih mudah untuk "dimainkan" atau dimanipulasi.
• Ketidakjelasan Mekanisme Pembayaran: Mengingat progres fisik proyek sudah mencapai 80% (menggunakan standar anggaran awal Rp21,5 miliar), namun pagu anggaran tiba-tiba disunat menjadi hanya Rp8,6 miliar, muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana pemerintah akan membayar sisa pekerjaan tersebut. Hal ini menguatkan dugaan bahwa dana tersebut tidak benar-benar "dihemat" untuk kepentingan daerah, melainkan sengaja dihilangkan dari proyek tersebut.
• Skenario "Efisiensi" yang Dibuat-buat: Pihak penyelidik mencium adanya aroma "amis" di mana kebijakan efisiensi ini terkesan dipaksakan melalui perubahan SK Bupati (dari SK 062 ke SK 172) demi menjustifikasi hilangnya selisih dana belasan miliar tersebut.

Secara ringkas, masyarakat dan penegak hukum saat ini tengah menunggu hasil pemeriksaan terhadap para saksi kunci (KPA dan direktur perusahaan rekanan) untuk mengungkap siapa aktor intelektualnya dan ke mana sebenarnya aliran dana "efisiensi" tersebut bermuara.

Identitas pasti mengenai siapa aktor intelektual di balik skenario efisiensi ini belum terungkap secara eksplisit karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan utama dari penyelidikan yang sedang berlangsung,.

Namun, dari hasil penelusuran memberikan beberapa petunjuk mengenai arah penyelidikan untuk mengungkap sosok di balik skenario ini:

• Penentu di Tangan Saksi Kunci: Kejaksaan berharap melalui pemanggilan maraton terhadap Sdr. Victor (KPA Dinas PUTR) serta para Direktur perusahaan rekanan (PT Herko Sejahtera Abadi, CV Dhafir Putra Mandiri, dan PT Kerta Mangala Agung), mereka akan "bernyanyi" untuk mengungkap siapa sosok yang merancang skenario tersebut,.
• Peran Pengambil Kebijakan: Penyelidikan menyoroti adanya perubahan Surat Keputusan (SK) Bupati yang dinilai dipaksakan, yakni dari SK 062 (Januari) ke SK 172 (Mei) yang memangkas anggaran secara drastis saat proyek sudah berjalan 80%,,. Hal ini mengindikasikan bahwa aktor intelektual yang dicari kemungkinan besar adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau menginstruksikan perubahan kebijakan administratif tersebut.
• Modus Operandi: Jaksa sedang mendalami apakah label "efisiensi" ini merupakan cara yang sengaja dibuat untuk mengalihkan dana Rp12,9 Miliar ke pos lain yang lebih mudah dimanipulasi,.

Saat ini, masyarakat dan pihak berwenang masih menanti hasil konfrontasi bukti dokumen dan keterangan para saksi di ruang Pidsus untuk memastikan siapa aktor intelektual yang memicu "bom waktu" anggaran di Bumi Serepat Serasan ini.