Kontrak Lebih Dulu, Efisiensi Kemudian

PALI - PLUSMINUS ||
21 April 2026

Ketidakpastian hukum dalam kontrak proyek pemerintah, sebagaimana tercermin dalam kasus proyek pipa transmisi di Kabupaten PALI, muncul ketika instrumen hukum formal (kontrak) dikalahkan oleh diskresi administratif yang tidak terencana.

Berdasarkan sumber yang tersedia, ketidakpastian ini berakar pada beberapa anomali kebijakan berikut:

1. Kontrak Tanpa Jaminan Ketersediaan Kas

Secara normatif, kontrak lahir dari APBD yang telah disahkan melalui Perda, yang seharusnya menjamin bahwa anggaran tersedia dan mengikat. Namun, dalam praktiknya, kepastian anggaran ini bersifat semu. Meskipun kontrak telah ditandatangani pada Februari 2025 tanpa klausul efisiensi atau syarat "jika uang tersedia", pada akhirnya pemerintah daerah menghentikan pembayaran dengan alasan kas kosong.

Hal ini menunjukkan bahwa tanda tangan resmi negara dalam kontrak tidak lagi menjadi jaminan realisasi pembayaran, menciptakan ketidakpastian bagi penyedia jasa yang sudah mengeluarkan modal.

2. Penerapan "Efisiensi" yang Bersifat Retrospektif

Ketidakpastian hukum semakin diperparah ketika mantra "efisiensi" digunakan sebagai alasan di akhir cerita, bukan sebagai kebijakan di awal tahun.

• Prestasi Kerja Diabaikan: Efisiensi dilakukan setelah pekerjaan mencapai progres 75-80% dan fisik bangunan sudah nyata.

• Pelanggaran Aturan Sendiri: Berdasarkan SE Kemendagri No. 900/833/SJ, belanja yang bersifat wajib seperti kewajiban kepada pihak ketiga (penyedia) seharusnya dikecualikan dari efisiensi.

• Efisiensi "Membabi Buta": Irjendsus Kemendagri menilai bahwa diskresi efisiensi tidak boleh dilakukan secara serampangan, terutama jika kontrak masih berlaku dan prestasi kerja telah diakui melalui Surat Perintah Membayar (SPM).

Ketidakpastian muncul karena tidak adanya langkah hukum formal untuk mengubah atau mengakhiri kontrak.

• Tanpa Adendum atau CCO: Tidak ditemukan adanya Change Contract Order (CCO) atau adendum kontrak yang mendasari penghentian kewajiban pembayaran.

• Status Kontrak yang "Menggantung": Pemerintah tidak mengeluarkan surat penghentian resmi atau pembatalan kontrak, namun juga tidak melakukan pembayaran. Berkas Provisional Hand Over (PHO) yang diajukan penyedia pun tidak ditolak maupun disahkan, melainkan dibiarkan tidak bergerak.

Ketidakpastian ini sering kali dipicu oleh abuse of power di mana anggaran yang sudah dikontrakkan justru dialihkan secara sepihak ke proyek lain (dalam hal ini pembangunan RSUD). Keputusan ini menunjukkan bahwa prioritas politik dapat dengan mudah membatalkan komitmen hukum yang sudah berjalan, sehingga risiko kegagalan fiskal dipindahkan sepenuhnya dari negara ke penyedia jasa.

Jadi, kesimpulannya ketidakpastian hukum kontrak terjadi ketika urutan keputusan terbalik: kontrak diteken dan pekerjaan dijalankan terlebih dahulu, sementara kejujuran mengenai ketersediaan anggaran baru muncul belakangan sebagai dalih efisiensi. Kondisi ini tidak hanya merugikan penyedia secara finansial tetapi juga merusak kredibilitas pemerintah dalam menjaga kepastian investasi dan layanan publik.