Ditindas Tarif Usang, PLUSMINUS dan Puluhan Jejaring Pers Perjuangkan Hak Keperdataan Warga.

Konflik kompensasi survei Seismik 3D di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bermula dari kebuntuan regulasi. Kegiatan eksplorasi migas yang dijalankan oleh PT BGP Indonesia berhadapan dengan penolakan warga pemilik lahan. Penyebab utamanya adalah penggunaan tarif ganti rugi usang sebesar Rp5.000,- per meter berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten PALI melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor: 500/39/IV/2024 menyatakan "ketidakberanian" daerah menerbitkan aturan penyesuaian tarif karena dianggap menabrak kewenangan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) milik Pemerintah Pusat/Provinsi.

Namun, hasil kajian yuridis Tim Hukum Redaksi PLUSMINUS menemukan adanya kekeliruan elementer dalam penafsiran hukum oleh Bagian Hukum Setda PALI. Pemkab PALI mencampuradukkan dua hal yang secara hukum sangat berbeda:

• Urusan Sektoral Perizinan Pertambangan/Migas: Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perizinan dan tata kelola ESDM memang ditarik ke Pemerintah Pusat dan Provinsi.
• Perlindungan Hak Keperdataan Masyarakat Lokal: Tuntutan warga bukanlah intervensi terhadap izin operasional hulu migas, melainkan penetapan standar kelayakan ganti rugi atas tanah, bangunan, dan tanam tumbuh milik warga yang rusak akibat aktivitas seismik.

Pembiaran tarif usang Rp5.000,- per meter—yang bahkan telah diakui oleh Tim Kajian Pemda PALI sendiri dalam Berita Acara 19 Juni 2023 sebagai tarif yang "tidak sesuai lagi dengan perekonomian"—merupakan bentuk pengabaian hak perdata rakyat di wilayah administrasi Bupati.

Sebagai perbandingan, berdasarkan Uji Petik Lapangan Tahun 2024 atas kegiatan sejenis di PALI, angka keekonomian yang rasional disepakati antara warga dan kontraktor adalah Rp7.500,- per meter untuk Jalur Rintis dan Rp200.000,- per titik untuk Lubang Bor. Membiarkan warga terikat pada tarif usang sembari berlindung di balik alasan "tidak ada wewenang" adalah bentuk penyesatan administrasi.

Pernyataan pejabat Pemkab PALI bahwa menerbitkan aturan lokal akan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (ultra vires) dapat dipatahkan melalui dua instrumen hukum utama: Delegated Authority dan Diskresi Kepala Daerah.

• Mandat Peraturan Lebih Tinggi (Delegated Authority): Pasal 10 Pergub Sumsel No. 40 Tahun 2017 secara eksplisit memberikan mandat delegasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur tarif nilai ganti kerugian yang belum diatur atau membutuhkan penyesuaian lokal. Hal ini diperkuat oleh Surat Sekda Provinsi Sumsel an. Gubernur Nomor: 2196/II/2024 tertanggal 30 April 2024, yang menegaskan bahwa penetapan tarif internal domestik diserahkan kepada peraturan/keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan daerah.
• Urgensi Diskresi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014: Ketika regulasi tingkat provinsi mengalami stagnasi birokrasi, sementara konflik sosial memuncak dan mengancam Proyek Strategis Nasional (PSN) / Objek Vital Nasional, kondisi tersebut memenuhi syarat mutlak penggunaan Diskresi Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf d jo. Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Untuk mengatasi ketakutan Pemda akan gugatan hukum, solusi taktis-yuridis yang ditawarkan adalah mengubah bentuk produk hukum:

• Bukan Peraturan (Regeling): Peraturan Bupati (Perbup) bersifat mengatur umum dan permanen, sehingga rentan memicu ketakutan administratif.
• Melainkan Keputusan (Beschikking): Bupati cukup menerbitkan Keputusan Bupati (SK Bupati) yang bersifat kasuistis, individual, dan terbatas.

SK Bupati ini diformulasikan khusus sebagai "Standardisasi Tarif Kompensasi Penanganan Dampak Sosial Operasional Seismik PT BGP Indonesia di Wilayah Kabupaten PALI Tahun 2026". Produk hukum beschikking ini hanya mengikat secara terbatas, tidak melangkahi wewenang sektoral pusat, dan otomatis kedaluwarsa begitu proyek selesai, sehingga sangat aman dari risiko audit maupun gugatan tata usaha negara.

Guna merespons kemandekan di eksekutif Pemkab PALI (termasuk penolakan Asisten III dan Bagian Hukum Setda PALI saat RDPU DPRD tanggal 14 Juli 2026), Redaksi PLUSMINUS bersama elemen masyarakat sipil melakukan serangkaian eskalasi hukum berjenjang:

• Permohonan Ekspose Yuridis ke Kejari PALI: Melalui Surat No. 37/RED-PM/VII/2026, memohon Kejaksaan Negeri PALI menginisiasi forum Ekspose Bersama dan memberikan Legal Advice (LO) guna mematahkan ego administrasi Pemkab PALI.
• Permohonan Penjelasan Resmi ke Pemprov Sumsel: Melalui Surat No. 040/RED-PM/VII/2026, meminta kepastian tertulis dari Biro Hukum Pemprov Sumsel bahwa penerbitan SK Tarif Lokal tidak melanggar hierarki hukum (ultra vires).
• Notifikasi Somasi dan Somatorium (14 Hari Kerja): Melalui Surat No. 42/RED-PM/VII/2026 dan Surat Penguatan No. 64/RED-PM/X/2026, memberikan peringatan hukum terakhir kepada Bupati dan Sekda PALI. Pemkab PALI didesak menerbitkan payung hukum tarif lokal, mempublikasikan transparansi Legal Opinion (LO) Kejaksaan, dan membuka Dokumen Kajian Akademis Taksasi Harga sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Apabila Pemkab PALI tetap pasif dan membatu (omission), sikap tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD). Langkah pamungkasnya adalah pendaftaran Gugatan Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) di Pengadilan Negeri Muara Enim.

Dalam draf gugatan tersebut, dimasukkan Petitum Provisi (Tuntutan Putusan Sela) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk:

> "Mengeluarkan penetapan/putusan sela yang memerintahkan Turut Tergugat (PT BGP Indonesia / SKK Migas / PHR) untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional Seismik 3D di wilayah hukum Kabupaten PALI sampai diterbitkannya payung hukum tarif lokal yang sah dan adil oleh Pemerintah Daerah."

Perjuangan hukum di Kabupaten PALI tidak berdiri di ruang hampa. Gerakan ini digerakkan oleh prinsip Jurnalisme Advokasi (Advocacy Journalism) yang diusung oleh Redaksi Media Siber PLUSMINUS (peem.click) di bawah pimpinan Hengky Yohanes.

Jurnalisme Advokasi adalah genre pers independen yang tidak sekadar melaporkan berita secara pasif, tetapi secara aktif membela kepentingan publik, mengawal hak perdata warga yang terabaikan, dan menguji akuntabilitas pejabat negara.

Langkah gugatan hukum terhadap Bupati dan Sekda PALI mendapat dukungan solid dari 45 portal media siber (lokal hingga nasional). Soliditas media ini mempertegas dua pesan utama kepada publik dan pemerintah:

• Rakyat Tidak Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN): Masyarakat mendukung penuh pembangunan dan eksplorasi energi nasional, namun menolak ditindas oleh aturan tarif usang yang tidak manusiawi.
• Uji Petik Bukan Besaran Kaku: Patokan Uji Petik 2024 (Rp7.500/m dan Rp200.000/titik) adalah bukti historis dan minimum benchmark. Pemkab PALI memiliki kewenangan penuh untuk mengkaji dan menetapkan angka resminya. Yang digugat di pengadilan adalah pembiaran (omission) Pemkab PALI yang tidak kunjung menerbitkan regulasi tersebut sehingga rakyat mengambang tanpa kepastian hukum.

Sinergi antara advokasi hukum dan tekanan pers berhasil mengubah isu kompensasi lahan dari sekadar keluhan warga menjadi gerakan kesadaran hukum yang terstruktur di seluruh wilayah operasional Seismik 3D PALI.